KOTA BEKASI || JURNAL MEDIA SUKSES
Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Kamis (17/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program kesejahteraan sosial sekaligus menghimpun masukan terkait pelayanan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Tim Kunker, H. Ansory Siregar. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, A.P., S.H., M.Si., Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian, S.STP., M.Si., bersama jajaran terkait.
Dalam sambutannya, Ansory Siregar menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi VIII DPR RI untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam aspek pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.
Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan mengetahui sejauh mana pemenuhan hak-hak penerima manfaat serta pola pelayanan sosial yang dilaksanakan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur.
Dalam kesempatan tersebut, Ansory turut menyampaikan perkembangan anggaran Kementerian Sosial RI. Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L) Tahun Anggaran 2027 hingga 31 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2027 mencapai Rp84.707.704.302.000.
Salah satu agenda utama kunjungan adalah memperoleh masukan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial tahun 2026.
Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan subsidi sesuai dengan sasaran.
Hal tersebut sejalan dengan upaya Dinas Sosial Kota Bekasi dalam memperkuat implementasi DTSEN melalui verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan guna meningkatkan ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kunjungan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pada kesempatan tersebut, Ansory Siregar juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengelola Sentra Terpadu Pangudi Luhur atas pelaksanaan tugas pelayanan sosial dan kemanusiaan.
Ia menekankan pentingnya pemberian kesempatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagai bagian dari upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia serta membentuk generasi yang percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin.
Kunjungan kerja diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan program perlindungan, rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
( DAPOT TAMBUNAN )
