JMS – Samosir
Wakil Bupati (Wabup) Samosir Ariston Tua Sidauruk bersama Gubsu diwakili Kadis Koperasi UMKM Sumut Naslindo Sirait, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dan Wakil Ketua DPRD Osvaldo Simbolon membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Sopo Bolon-Pangururan.
Musrenbang RKPD Pemkab Samosir 2026 mengangkat Tema “Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Dibidang Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.
Ikut hadir Forkopimda, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, para Asisten, pimpinan OPD Pemkab Samosir, camat, Ketua PKK, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Hadir juga Narasumber dari Kementerian Bappenas, Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, Dinas PU Provinsi Sumut, Bappeda Litbang Sumut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sumut, Rabu (23/4/2025)
“Musrenbang tahun ini untuk Pemkab Samosir memiliki makna yang sangat strategis, karena pada momentum ini, kita menyusun dokumen perencanaan secara bersamaan, yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta rencana RKPD yang sangat membutuhkan saran serta masukan dari seluruh peserta,” tutur Wabup.
Gubsu diwakili Kadis Koperasi dan UMKM Sumut, Naslindo Sirait berharap apa RKPD Samosir 2026 dapat diwujudkan. Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang menjadi awal rekomendasi RPJP kedepan hal baik mewujudkan visi-misi bupati dan Wabup.
“Saya melihat capaian makro semua indikator bagus, ini sebuah prestasi. PDRB semakin meningkat tahun ke tahun, dan juga IPM harus terus dijaga. Tingkat pengangguran terbuka 0,89 persen ini bagus sekali. Samosir masuk dalam 25 destinasi wisata terbaik di Asia, ini luar biasa. Berbagai pencapaian ini, kami memberi apresiasi,” ucapnya.
Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon mengatakan perencanaan pembangunan merupakan hal penting sehingga program yang dihasilkan tepat sasaran dan tercapai dengan baik. Seluruh program kegiatan diharapkan lebih produktif dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dalam sistim perencanaan pembangunan, perlu kesepahaman eksekutif dan DPRD untuk merancang program guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” sebut Nasip. (RL/28)
