JMS,Tasikmalaya
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan inti dari pelaksanaan anggaran dalam hal belanja negara/daerah. Keberadaan Katalog Elektronik besertaproses E-Purchasing dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerjamitra Pelaku Usaha Dalam Negeri.
Pemerintah kabupaten Tasikmalaya melalui DPMPTSPTK melakukan kegiatan TA 2023,Belanja Barangun untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, Spesifikasi pekerjaan Kegiatan Padat Karya Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan/Jalan Desa (Material) dengan metode pemilihan E-Purchasing, Pagu anggaran sebesar Rp.2.800.000.000,Kode RUP41787553.
Harga barang/jasa yang dicantumkan didalam katalog elektronik ditetapkan secara sepihak oleh Penyedia Katalog Elektronik dan diasumsikan adalah harga yang berlaku juga dipasar
konvensional.Yang menarik untuk diamati, diduga nila iPagu, HPS dan nilai kontrak bisasama persis, pada hal dalam metode pengadaan ini dimungkinkan adanya negosiasi.
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Rustiya di Wartono melaluipesan What sappterkait HPS,Nilai Kontrak dan pemenang kontrak dalam kegiatan tersebut, jumat(27/10) mengatakan, Ohbenaritu (2,8M) belanja matrial untuk 100 titik kegiatan padat karya. Pertitiknya 28jt.
Masih kata Rustiya di Wartono, saat ditanyakan pemenang kontrak kegiatan tersebut mengatakan, Penyedia barang ditunjukan oleh desa masing masing yang sudah mempunyai ekatalog.
Berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor122Tahun2022
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengadaan(PP)
sebelum melakukantran saks iE-Purchasing wajib melakukan pengecekan kesesuaian kriteria Penyedia Katalog Elektronik dengan kriteria kualifikasi yang tercantum pada dokumen Pengumuman Pendaftaran serta apabila diperlukan melakukan pengecekan kriteria lainnya yang dibutuhkan.
Dalam metode pemilihan ini penetapan HPS harusd ibuat, sehubungan nilai pagu anggaran 2,8M, halperludilakukan tindakan yang dapat dilakukan oleh PPK untuk mencegah terjadinya seleksi yang merugikan atau adverseselection akibatadanya
informasiasi metris dalam katalog elektronik tidak lain adalah dengan melakukan penyusunan dan
penetapanHPS.
Sementara itu,Ketua DPD Aliansi Wartawan Pasundan (AWP)”AdeHera”,saat diminta tanggapannya terkait kegiatan tersebut mengatakan, Untuk memiliki akun tabilitas dan tanpa mengurangi efektifitas dalam pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengingat pembiayaan pengadaan
barang/jasa pemerintah berasa ldaripajaksetiapwarganegara,makapengaturandalam
prosespengadaanbarang/jasaharussesuaidenganperaturanperundangan-undangan.Di PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor16TAHUN2018tentangPengadaanBarang/Jasa PemerintahPasal6PengadaanBarang/Jasamenerapkanprinsipsebagaiberikut:efisien,efektif, transparan,terbuka,bersaing,adildanakuntabel.
MasihkataAdeHera,PPKdalam pengadaanbarangdanjasamemilikitugasmenyusun perencanaanPengadaan,menetapkanspesifikasitekniatauKAK,sertamenetapkanHPS.Dalam penetapanHPSiniharusdihitungsecarakeahliansertamenggunakandatayangdapat dipertanggungjawabkan.Dalam ketentuanlainmenyebutkanbahwaadapengecualiandalam penyusunanHPSbilaPengadaandenganpagupalingbanyakRP.10juta. Penyimpangantersebutpadaumumnyaterjadikarenapejabatyanglalaiatautidak
cermatdalammemahamidanmelaksanakanketentuandalamperaturanperundang-undangan. PejabatPembuatKomitmen(PPK)merupakanjabatanyangsangatkrusial,halinidikarenakan PPKberperandalamsetiaptahapanpengadaanbarang/jasapemerintah.Olehkarenaitu kompetensiPPKharussangatdiperhatikantidakhanyadibidangpengadaanbarang/jasa, kompetensimanajerial,sertamoraldanetikayangbaikjugasangatpenting.
Kemungkinanresikoterjadinya adverseselectionakibatdariinformasiasimetrisyangkerap terjadididalam mekanismepasarseharusnyamenjadiperhatiankhusussebelum prosesepurchasingdimulai.
Pendistibrusiananggaranbelanjanegarasalahsatunyamelaluipengadaan barang/jasapemerintahyangmerupakankomponenfundamentaldalammewujudkan pemerintahanyangbaik.Pengadaanbarang/jasapemerintahmemilikitujuanantaralain memperolehbarang/jasadenganhargadapatdipertanggungjawabkandenganjumlahdan
mutusesuaisertatepatwaktudalampelaksanaannya. (IS_Nawi-060)
