JMS || Bandar Lampung
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan rendah karbon berketahanan iklim dan ketangguhan bencana di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Senin, 14 April 2025.
Diskusi ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029.
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menekankan bahwa RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, yang berada pada tahapan “Penguatan Pondasi Transformasi”.
Wagub menyampaikan bahwa RPJMD ini akan mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama dalam pencapaian Asta Cita pembangunan nasional.
“Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu program ekonomi menuju 8%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang dilihat sebagai trisula pembangunan,” ujar Wagub.
Lebih lanjut, Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Visi Gubernur Lampung Tahun 2025-2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang akan dicapai melalui tiga misi utama (TIGA CITA): Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; serta Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.
Potensi sumber daya alam Lampung yang melimpah dan lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera menjadi modal penting untuk menarik investasi dan mendukung integrasi ekonomi, perdagangan, dan industri berskala nasional maupun global yang berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkan peran tersebut, Wagub Jihan menekankan perlunya pembangunan yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana secara lebih efektif, demi melindungi masyarakat dan lingkungan.
Di tengah potensi tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, pembangunan infrastruktur yang belum merata, serta penanganan masalah lingkungan dan kebencanaan yang belum maksimal.
“Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penyelenggaraan diskusi hari ini penting artinya sebagai wadah untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” tegas Wagub Jihan.
Ia mengajak seluruh elemen pembangunan, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa, untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Polinela, Sarono, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Polinela sebagai salah satu lokasi penting untuk FGD pembangunan daerah. Ia memaparkan profil Polinela sebagai pusat Fasilitas Vokasi dan Pendidikan (FVD) dengan ribuan mahasiswa dan fasilitas yang memadai.
Sarono juga menegaskan komitmen Polinela dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, pariwisata, dan pengembangan kopi.
Diskusi ini juga menyoroti isu hangat terkait dampak perubahan iklim yang semakin terasa di Provinsi Lampung, termasuk peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Lampung mengalami banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2024 juga mencatat delapan kabupaten di Lampung rawan banjir tahunan.
Isu Triple Planetary Crisis (TPC) yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi juga menjadi perhatian utama dalam FGD ini.
Wagub Jihan menekankan perlunya upaya integratif dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif untuk mengatasi krisis global tersebut.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, serta strategi konkret untuk meningkatkan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana di daerah. Peningkatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi salah satu target utama dari FGD ini.
(Herlan)
