JMS || JAMBI
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi turut berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan RI Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring. Acara ini dihadiri oleh Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi Rosalina Sidabariba, SH.,MH, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, bersama jajaran terkait.
Evaluasi SAKIP merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, transparansi, dan efisiensi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia untuk memaparkan capaian kinerja dan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas serta pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan Tyas Widyarto SH. MH menekankan pentingnya sinergi lintas unit kerja dalam upaya penguatan sistem akuntabilitas.
“SAKIP bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi instrumen untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat,” ujar
Kepala Biro Perencanaan tersebut.
Selanjutnya acara di lanjutkan acara Pemaparan Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Jampidsus dan Pemaparan Evaluasi SAKIP pada Jamintel serta Evaluasi dari Tim Evaluator Kementerian PANPAN dan RB.
Asisten Pembinaan Kejati Jambi menyampaikan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola kinerja, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan monitoring kinerja.
“Kejati Jambi siap mendukung sepenuhnya upaya perbaikan sistem yang telah dicanangkan, demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan,” ungkapnya.
Kegiatan evaluasi ini diakhiri dengan diskusi interaktif, di mana setiap satuan kerja berbagi pengalaman, tantangan, dan inovasi yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan SAKIP. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat sistem akuntabilitas di seluruh tingkatan Kejaksaan pada tahun-tahun mendatang.
Melalui komitmen bersama, Kejaksaan RI terus berupaya menciptakan sistem kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif dalam melayani masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia.
(Bambang Tambunan/Gatuda Sirait)
